TUBAN – Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HIMA HKI) Universitas Al-Hikmah Indonesia menggelar Diklat Paralegal II pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Kampus Universitas Al-Hikmah Indonesia, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mengusung tema “Optimalisasi Peran Paralegal dalam Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat”, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai fungsi paralegal dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum. Salah satu materi utama yang menjadi perhatian dalam agenda diklat adalah Pengantar Paralegal dan Advokasi Sosial yang dijadwalkan disampaikan Syamsul Arifin, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Materi tersebut menjadi landasan awal bagi mahasiswa untuk memahami hubungan antara pengetahuan hukum, pendampingan masyarakat, dan upaya memperluas akses terhadap keadilan.

Diklat Paralegal II diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas mahasiswa agar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk merespons persoalan hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keparalegalan, membekali mereka dengan kemampuan praktis dalam bantuan hukum, serta mendorong tumbuhnya kepedulian sosial. Orientasi tersebut menempatkan mahasiswa tidak hanya sebagai peserta pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai calon penggerak kesadaran hukum yang diharapkan mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan memahami mekanisme bantuan yang tersedia. Dengan demikian, pendidikan paralegal menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan kajian hukum di perguruan tinggi dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Materi Pengantar Paralegal dan Advokasi Sosial yang dijadwalkan dibawakan Syamsul Arifin memiliki posisi mendasar dalam keseluruhan rangkaian pelatihan. Sebelum mempelajari teknik pendampingan, mediasi, penyusunan dokumen, dan komunikasi hukum, mahasiswa perlu memahami terlebih dahulu siapa paralegal, apa fungsi yang dapat dijalankan, serta bagaimana tanggung jawabnya dalam membantu masyarakat. Pemahaman ini penting agar kegiatan pendampingan tidak dilakukan hanya berdasarkan niat membantu, tetapi juga berlandaskan pengetahuan, etika, dan kesadaran terhadap batas kewenangan. Dalam konteks pendidikan Hukum Keluarga Islam, pengantar keparalegalan juga dapat menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana pengetahuan hukum digunakan secara bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan keluarga dan persoalan sosial yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.

Advokasi sosial menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut karena persoalan hukum kerap berkaitan dengan kondisi sosial dan kemampuan seseorang mengakses layanan yang tersedia. Masyarakat yang menghadapi masalah hukum belum tentu memahami prosedur pengaduan, persyaratan administrasi, lembaga yang berwenang, atau pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh. Sebagian orang juga dapat mengalami hambatan akibat keterbatasan informasi, biaya, maupun posisi tawar yang tidak seimbang. Dalam situasi seperti itu, paralegal dapat berperan membantu masyarakat memahami informasi hukum, mengenali kebutuhan pendampingan, dan memperoleh rujukan kepada layanan yang sesuai. Peran tersebut perlu dijalankan secara cermat agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan pemahaman keliru mengenai proses hukum.

Keterkaitan antara paralegal dan keadilan sosial menjadi inti dari tema yang diangkat dalam diklat. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai keberadaan peraturan tertulis atau tersedianya lembaga penegak hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh informasi, mengakses prosedur, dan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang sah. Karena itu, advokasi sosial membutuhkan kepekaan untuk mengenali hambatan yang dialami masyarakat, terutama oleh kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan. Melalui pembekalan ini, mahasiswa diharapkan dapat membangun cara pandang yang lebih menyeluruh terhadap persoalan hukum, yakni dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku sekaligus kondisi orang yang membutuhkan bantuan. Meski demikian, efektivitas peran paralegal tetap bergantung pada kompetensi, integritas, koordinasi dengan pemberi bantuan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang mengatur kewenangannya.

Selain materi pengantar paralegal dan advokasi sosial, hari pertama diklat juga dijadwalkan menghadirkan pembahasan mengenai teknik pendampingan hukum dan mediasi perkara Hukum Keluarga Islam yang disampaikan Abdul Jalil, S.H.I., M.H., CM. Materi ini memperluas pemahaman peserta terhadap kebutuhan pendampingan dalam persoalan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, termasuk konflik yang memerlukan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum. Dalam pelaksanaannya, pendampingan menuntut kemampuan mengidentifikasi persoalan secara hati-hati, mendengarkan keterangan pihak yang membutuhkan bantuan, serta menjelaskan pilihan penanganan tanpa menjanjikan hasil tertentu. Mediasi juga perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan karakter sengketa, posisi para pihak, dan aspek keselamatan. Apabila terdapat dugaan kekerasan atau ketimpangan kuasa yang membahayakan salah satu pihak, perlindungan dan rujukan kepada layanan yang tepat harus menjadi pertimbangan utama.

Pada hari kedua, agenda pelatihan dijadwalkan berlanjut dengan materi Perlindungan Perempuan dan Anak yang disampaikan Hj. Fathonah K. Daud, Lc., M.Phil. Materi ini relevan dengan penguatan kapasitas calon paralegal karena penanganan persoalan yang melibatkan perempuan dan anak membutuhkan kehati-hatian, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemahaman mengenai hak-hak pihak yang membutuhkan perlindungan. Pendamping harus mampu mendengarkan keterangan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma berulang. Pemahaman tersebut juga membantu mahasiswa mengenali batas kemampuan mereka ketika menghadapi kasus yang membutuhkan keterlibatan tenaga profesional atau lembaga berwenang. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kepentingan pihak yang terdampak.

Penguatan keterampilan praktis selanjutnya direncanakan melalui materi teknik penyusunan dan praktik pembuatan dokumen hukum, termasuk gugatan dan laporan, yang dalam informasi awal kegiatan dicantumkan dengan pemateri Khasan Saifullah, S.H., M.H. Kemampuan menyusun dokumen merupakan bagian penting dari proses pendampingan karena penanganan persoalan hukum sering memerlukan kronologi kejadian, pencatatan keterangan, pengumpulan informasi awal, serta penyusunan dokumen sesuai kebutuhan prosedural. Ketepatan dalam menuliskan fakta dan menyusun uraian yang runtut dapat membantu memperjelas persoalan yang disampaikan kepada pihak berwenang. Namun, keterampilan tersebut harus disertai kehati-hatian dalam membedakan fakta yang telah diketahui, keterangan yang masih perlu diperiksa, dan dugaan yang belum terverifikasi. Paralegal juga perlu memahami bahwa dokumen harus disiapkan sesuai kebutuhan perkara serta batas kompetensi dan kewenangan yang berlaku.

Aspek lain yang menjadi bagian dari agenda diklat adalah teknik komunikasi dan integritas paralegal, dengan pemateri Choirul Aziz, S.H. Komunikasi memiliki peran penting dalam pendampingan karena masyarakat yang meminta bantuan hukum dapat berada dalam kondisi bingung, khawatir, atau menghadapi tekanan. Oleh sebab itu, calon paralegal perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, menjelaskan informasi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menjaga sikap profesional. Sementara itu, integritas diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara jujur, bertanggung jawab, serta tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kerahasiaan informasi, penghindaran konflik kepentingan, dan keterbukaan mengenai batas kemampuan menjadi prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendampingan.

Keseluruhan materi tersebut dirancang untuk saling melengkapi. Pengantar paralegal dan advokasi sosial memberikan landasan pemahaman mengenai peran serta orientasi pelayanan, sedangkan pendampingan hukum, mediasi, perlindungan perempuan dan anak, penyusunan dokumen, serta komunikasi dan integritas memperkenalkan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam praktik. Kombinasi materi tersebut menunjukkan bahwa menjadi paralegal tidak cukup hanya memahami istilah dan aturan hukum. Seseorang juga perlu memiliki keterampilan berkomunikasi, ketelitian dalam menangani informasi, kepekaan terhadap kondisi sosial, dan kesadaran untuk bekerja sesuai batas kewenangan. Bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, pembekalan ini dapat memperluas perspektif bahwa ilmu hukum tidak hanya dipelajari untuk kepentingan akademik, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat memahami hak dan prosedur hukum secara tepat.

Dalam konteks bantuan hukum di Indonesia, peran paralegal perlu ditempatkan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak disamakan dengan kewenangan advokat. Paralegal dapat menjalankan fungsi bantuan dan pendampingan sesuai ketentuan, kompetensi, serta kerangka layanan tempat mereka bernaung. Pemahaman terhadap batas tersebut menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai bentuk bantuan yang tersedia dan tidak salah memahami kedudukan pihak yang mendampinginya. Pendidikan paralegal karena itu perlu menanamkan keseimbangan antara semangat pengabdian dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan landasan tersebut, mahasiswa dapat belajar membantu masyarakat secara bertanggung jawab, termasuk mengetahui kapan suatu persoalan harus dirujuk kepada advokat, lembaga bantuan hukum, atau instansi yang memiliki kewenangan menangani perkara.

Diklat Paralegal II HIMA Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Al-Hikmah Indonesia diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan mahasiswa dalam memahami dan merespons kebutuhan hukum masyarakat. Kerangka acuan kegiatan menegaskan harapan agar peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan kepedulian sosial yang dapat mendukung peningkatan kesadaran hukum. Harapan tersebut tentu memerlukan tindak lanjut melalui pembelajaran berkelanjutan, latihan berbasis kasus, pemahaman terhadap regulasi yang relevan, serta jejaring dengan pemberi bantuan hukum dan lembaga terkait. Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari terselenggaranya agenda atau bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka menerapkan pembelajaran secara tepat dan memahami batas tanggung jawabnya ketika berhadapan dengan persoalan nyata.

Melalui penekanan pada materi Pengantar Paralegal dan Advokasi Sosial, diklat ini mengangkat kembali pentingnya hubungan antara pendidikan hukum, kepedulian sosial, dan akses terhadap keadilan. Mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada pemahaman konseptual mengenai paralegal, tetapi mampu mengembangkan sikap kritis terhadap hambatan yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi dan bantuan hukum. Peran tersebut harus dijalankan dengan integritas, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai aturan. Dengan demikian, tema “Optimalisasi Peran Paralegal dalam Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat” tidak hanya menjadi gagasan dalam kegiatan akademik, melainkan juga arah pembelajaran untuk membangun calon paralegal yang peka terhadap persoalan sosial dan bertanggung jawab dalam membantu memperluas akses keadilan.